Setelah berakhirnya pertempuran melawan ISIS, beberapa kelompok bersenjata pro-Iran membentuk aliansi politik, yang menempati posisi kedua dalam pemilihan parlemen 2018 di Irak. Meskipun secara resmi PMU adalah bagian dari pasukan keamanan Irak, upaya untuk mengintegrasikannya sepenuhnya belum berhasil.

Selama protes 2019-2020, kantornya di beberapa kota diserang oleh pengunjuk rasa yang marah pada pejuang bersenjata yang berpartisipasi dalam tindakan keras terhadap mereka. Baru-baru ini, pada 22 Agustus di selatan kota Nasiriyah, para pengunjuk rasa membakar dan merobohkan kantor kelompok pro-Iran dan partai Syiah dengan buldoser setelah aksi duduk mereka di pusat kota diserang dengan bom.

Menurut Saeed, ada dua alasan terjadinya serangan terhadap pengunjuk rasa dan aktivis baru-baru ini.

"Pertama, 'negara bayangan' dan negara telah memasuki konfrontasi karena [tindakan] pemerintah al-Kadhimi, jadi pembunuhan itu menjadi tantangan bagi PM," katanya. "Kedua, dengan pemerintah menetapkan tanggal untuk pemilihan awal, tampaknya pasukan ini ingin mengurangi peluang kekuatan protes untuk berorganisasi dan memiliki peran dalam pemungutan suara."

Saat ini, gerakan protes mengalami banyak tantangan, termasuk terus menyerang anggotanya dan divisi internal, kata Saeed. Dia melihat jeda dalam demonstrasi sebagai gencatan senjata tanpa pemberitahuan dengan al-Kadhimi untuk memberinya waktu untuk mencoba memenuhi beberapa tuntutan pengunjuk rasa.

Namun, sudah ada seruan untuk demonstrasi baru pada 1 Oktober untuk menandai ulang tahun pertama gerakan tersebut. Baik al-Khafajy dan Remon mengatakan mereka percaya meski gerakan protes telah dilemahkan, itu belum dikalahkan. "Pesan saya kepada rakyat Irak adalah berhenti diam tentang ketidakadilan dan korupsi. Keadilan akan menang suatu hari nanti. Generasi baru sedang tumbuh yang tidak bisa dibungkam," kata Remon.