RIAU24.COM -  Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait orang Minang tak Pancasilais dinilai sebagai bentuk kekcewaan karena partai berlambang kepala banteng moncong putih itu yang selalu keok di Ranah Minang saat Pemilu.

Namun pernyataan Puan tersebut dinilai Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto jauh lebih relevan. Menurutnya, politik sektarian dan populisme Islam serta faktor resonansi digitalisasi politik melalui media sosial yang terjadi sejak Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019 tejadi cukup keras.

Hal itu kemudian sangat mempengaruhi persepsi politik masyarakat Sumatera, khusus Sumbar. “Pernyataan yang disampaikan Puan enggak pas, seolah-olah Pancasila kalah di Sumbar,” terangnya seperti dilansir pojoksatu.id, Kamis (3/9/2020).

Menurutnya, kondisi itu bukan menjadi penyebab utama kekalahan PDIP di Sumbar dan minim kader. “Persoalannya adalah soal persepsi politik dan leadership,” ulasnya.

Mantan Sekjen Prodem ini menilai bahwa masyarakat Sumbar lebih reaktif terkait isu komunisme dan kultur Muhammadiyah yang lebih puritan. Kondisi itu kemudian mempengaruhi masyarakat persepsi dalam memilih pemimpin yang berkarakter kuat. “Sedangkan kepemimpinan nasional yang diusung oleh PDIP, yaitu Jokowi, di Sumbar selalu tumbang sejak 2014-2019,”

“Sebab tidak mampu menggambarkan falsafah dan persepsi politik yang diinginkan masyarakat Sumbar,” pungkas Satyo.

Untuk diketahui, pernyataan Puan Maharani itu disampaikan saat mengumumkan dukungan kepada para calon kepala daerah gelombang V yang bertarung di Pilkada Serentak 2020.

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila,” ujar Puan dalam pengumuman secara virtual, Rabu (2/9).

Namun, tidak dijelaskan Lebih rinci terkait pernyataan Puan soal Sumbar mendukung negara Pancasila yang dimaksud.***