RIAU24.COM - AS akan memblokir ekspor utama dari wilayah Xinjiang China karena tuduhan bahwa ekspor tersebut diproduksi menggunakan kerja paksa. Larangan yang diusulkan termasuk kapas dan produk tomat yang merupakan dua komoditas ekspor utama China. Pemerintahan Trump telah meningkatkan tekanan pada China karena perlakuannya terhadap Muslim Uighur Xinjiang.

Dalam beberapa tahun terakhir, China secara besar-besaran meningkatkan keamanan di Xinjiang, dengan alasan ancaman separatisme dan terorisme.

Menurut beberapa perkiraan, hingga satu juta orang telah ditahan tanpa pengadilan karena pelanggaran kecil, di tempat yang menurut China adalah kamp pendidikan ulang. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS saat ini sedang mempersiapkan Perintah Pelepasan Penahanan yang memungkinkannya menahan pengiriman berdasarkan kecurigaan keterlibatan kerja paksa.

Undang-undang tersebut ditujukan untuk memerangi perdagangan manusia, pekerja anak dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Awal tahun ini anggota parlemen AS mengusulkan undang-undang yang akan mengasumsikan bahwa semua barang yang diproduksi di Xinjiang dibuat dengan kerja paksa dan akan memerlukan sertifikasi, padahal sebenarnya tidak.

Washington dan Beijing telah berulang kali bentrok karena kamp penahanan dengan keamanan tinggi, yang menurut China diperlukan untuk meningkatkan keamanan.

"Kami memiliki bukti yang masuk akal tetapi tidak konklusif bahwa ada risiko kerja paksa dalam rantai pasokan terkait tekstil kapas dan tomat yang keluar dari Xinjiang," kata Asisten Eksekutif Komisaris CBP Brenda Smith kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

"Kami akan terus melakukan investigasi kami untuk mengisi celah-celah itu," tambahnya.

Larangan yang diusulkan bisa berdampak luas bagi pengecer AS, pembuat pakaian dan produsen makanan. China memproduksi sekitar 20% kapas dunia dengan sebagian besar berasal dari Xinjiang. Wilayah ini juga merupakan sumber utama petrokimia dan barang-barang lain yang digunakan oleh pabrik-pabrik Cina. Minggu ini, raksasa hiburan AS Disney mendapat kecaman karena syuting film barunya Mulan di provinsi Xinjiang. Film tersebut telah menjadi sasaran boikot setelah aktris utamanya mendukung tindakan keras terhadap pengunjuk rasa Hong Kong.