RIAU24.COM -  Filipina pada hari Minggu mendeportasi seorang Marinir Amerika Serikat yang dihukum karena membunuh seorang wanita transgender di negara Asia Tenggara pada tahun 2014, setelah dia diberikan pengampunan mutlak oleh Presiden Rodrigo Duterte.

Kopral Joseph Scott Pemberton meninggalkan bandara internasional Manila pada 9:14 waktu setempat (01:14 GMT) dengan pesawat militer Amerika menuju Amerika Serikat, menurut juru bicara Biro Imigrasi (BI) Dana Sandoval.

Pemberton didampingi oleh perwakilan dari kedutaan AS dalam perjalanan ke bandara, katanya kepada televisi pemerintah PTV-4.

"Sebagai konsekuensi dari perintah deportasi terhadapnya, Pemberton telah dimasukkan ke dalam daftar hitam Biro, terus-menerus melarangnya untuk kembali," kata Komisaris BI Jaime Morente dalam sebuah pernyataan.

Renato Reyes, pemimpin kelompok aktivis yang menentang pembebasan Pemberton, mengutuk langkah pemerintah untuk membebaskan Pemberton, dengan mengatakan Filipina "kembali kalah".

"Kami harus memastikan bahwa tidak akan ada lagi Pemberton di tanah kami, tidak ada lagi kejahatan terhadap orang Filipina," kata Reyes di media sosial.

Rincian pengaturan penerbangan Pemberton tidak diungkapkan ke media sampai dia pergi di tengah tindakan pengamanan yang ketat.

Pengadilan memutuskan Pemberton bersalah membunuh Jennifer Laude di sebuah hotel di Olongapo, di luar bekas pangkalan Angkatan Laut AS di barat laut ibukota Manila, enam tahun lalu, dalam kasus yang memicu perdebatan tentang kehadiran militer AS di bekas jajahannya.

Tindakan Duterte untuk mengampuni Pemberton telah memicu kecaman dari para aktivis yang menggambarkan tindakan tersebut sebagai "ejekan terhadap keadilan".

Juru bicara kepresidenan Harry Roque, yang menjabat sebagai pengacara dalam penuntutan Pemberton, mengatakan keputusan Duterte mungkin berasal dari keinginannya untuk mendapatkan akses ke vaksin virus corona yang sedang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan AS.

Namun, kementerian kesehatan Filipina dengan cepat mengatakan bahwa tidak ada pembuat vaksin AS yang dalam pembicaraan dengan pemerintah yang menetapkan persyaratan apa pun.