Jaga Intervensi 
Said Didu juga menilai, ada hal paling utama yang harus dilakukan untuk membenahi perusahaan plat merah yang juga pemegang monopoli migas di Tanah Air itu. Yakni, menjaga Pertamina dari intervensi luar, termasuk intervensi dari pemerintah dan penguasa. Hal ini juga merupakan tugas seorang dari komut.

"Pengaruh intervensi pemerintah terhadap Pertamina itu besar sekali. Utang pemerintah ke Pertamina itu mungkin sekitar Rp100 triliun lebih. Kedua intervensi terhadap program-program Pertamina untuk pembangunan kilang misalnya, itu kan pemerintah yang berubah-ubah. Ketiga intervensi penguasa mafia minyak pengadaan BBM oleh Pertamina. Jadi musuhnya itu, dan itu tugas komisaris," pungkasnya. 

Seperti dilansir sebelumnya, buntut dari pengungkapan Ahok itu, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Ahok dicopot. Pasalnya, aksi Ahok itu dinilai telah menimbulkan kegaduhan. Sebab, sebagai seorang komut, tidak seharusnya Ahok membongkar aib manajemen Pertamina ke publik. 

"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan, setelah di semester pertama rugi kan," papar Andre.

"Nah, untuk perbaikan ke depan, ya, saya usulkan sebagai mitra di Komisi VI DPR, saya usul Pak Jokowi lebih baik (Ahok) dicopot saja lah, supaya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi Pertamina lagi fokus perbaiki kinerja di semester kedua ini. Apalagi, Pertamina ini, sekarang di semester kedua ini, bulan Juni ini sudah mendapatkan laba operasi tercatat itu Juni 2020, 443 juta USD, di mana kinerjanya sudah kembali mulai membaik dan sudah mencatat laba operasi unit," ujarnya lagi. ***