RIAU24.COM -  Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali mendapat sorotan. Hal itu setelah ia secara blak-blakan mengungkap aib yang tengah terjadi di Pertamina. Ahok dengan blak-blakan membongkar aksi di jajaran direksi, mulai dari mereka yang hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.

Hal itu dilontarkannya melalui video berdurasi 6 menit yang diunggah akun YouTube, POIN. Namun sejak pengakuan Ahok itu jadi viral, Ahok malah menuai kecaman dari banyak pihak. 

Salah satunya dilontarkan pengamat BUMN yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Menurutnya, apa yang dibicarakan Ahok dalam video tersebut merupakan tugasnya sebagai seorang komut.

"Beliau mengumumkan bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai komisaris. Semua yang disampaikannya itu adalah tugas komisaris," ujarnya, dilansir Selasa 15 September 2020.

Dilansir detik, Said kemudian menjelaskan, sebagai komut, Ahok merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Artinya seharusnya yang melakukan lobi-lobi ke menteri adalah Ahok. Jika hal itu malah dilkukan para direksi, seharusnya Ahok memiliki wewenang untuk menindak direksi tersebut.

"Saya nggak lihat seperti itu, karena kewenangan komisaris itu bahkan bisa menonaktifkan direksi. Jadi lucu, dia itu punya kewenangan itu," terangnya lagi. 

Jaga Intervensi 
Said Didu juga menilai, ada hal paling utama yang harus dilakukan untuk membenahi perusahaan plat merah yang juga pemegang monopoli migas di Tanah Air itu. Yakni, menjaga Pertamina dari intervensi luar, termasuk intervensi dari pemerintah dan penguasa. Hal ini juga merupakan tugas seorang dari komut.

"Pengaruh intervensi pemerintah terhadap Pertamina itu besar sekali. Utang pemerintah ke Pertamina itu mungkin sekitar Rp100 triliun lebih. Kedua intervensi terhadap program-program Pertamina untuk pembangunan kilang misalnya, itu kan pemerintah yang berubah-ubah. Ketiga intervensi penguasa mafia minyak pengadaan BBM oleh Pertamina. Jadi musuhnya itu, dan itu tugas komisaris," pungkasnya. 

Seperti dilansir sebelumnya, buntut dari pengungkapan Ahok itu, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Ahok dicopot. Pasalnya, aksi Ahok itu dinilai telah menimbulkan kegaduhan. Sebab, sebagai seorang komut, tidak seharusnya Ahok membongkar aib manajemen Pertamina ke publik. 
"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan, setelah di semester pertama rugi kan," papar Andre.

"Nah, untuk perbaikan ke depan, ya, saya usulkan sebagai mitra di Komisi VI DPR, saya usul Pak Jokowi lebih baik (Ahok) dicopot saja lah, supaya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi Pertamina lagi fokus perbaiki kinerja di semester kedua ini. Apalagi, Pertamina ini, sekarang di semester kedua ini, bulan Juni ini sudah mendapatkan laba operasi tercatat itu Juni 2020, 443 juta USD, di mana kinerjanya sudah kembali mulai membaik dan sudah mencatat laba operasi unit," ujarnya lagi. ***