RIAU24.COM - BENGKALIS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan Perangkat Daerah (PD) menggesa untuk 

membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

Estimasi Perubahan APBD tersebut sebesar Rp3,1 triliun bakal mengalami penurunan sebesar Rp700 miliar lebih dari pengesahan sebelumnya Rp3,81 triliun. Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam menyampaikan bahwa perubahan APBD sedang dibahas ditingkat komisi bersama PD.

"Alhamdulillah sekarang sedang dibahas di tingkat masing-masing komisi. Kita Banggar dan TAPD sudah sepakati secara global angka estimasi Perubahan APBD 2020 ini berkisar Rp3,1 triliun yang akan direalisasikan dalam Perubahan APBD nanti," ungkap Khairul Umam, Rabu 17 September 2020 petang kemarin.

Menurut Khairul Umam, untuk target tuntas diperkirakan pekan depan sudah memasuki pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian akhir September ini sudah disahkan.

"Insyaaallah, pekan depan kita sudah masuk ke pembahasan antara Banggar dan TAPD. Kita berharap akhir bulan ini sudah bisa ketuk palu atau disahkan,"ucapnya.

Anggaran dibahas dalam Perubahan APBD, ungkap Ustadz Khairul Umam, di prioritaskan kepada hal-hal yang sifatnya tentu seperti penanganan Covid-19, kemudian hal-hal yang strategis dalam pengertian kebutuhan-kebutuhan pokok honor, pegawai termasuk utang-utang diutamakan terlebih dahulu.

Kemudian untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya baru untuk kegiatan pembangunan. "Kita tuntaskan dahulu perubahan APBD 2020 ini kemudian baru bisa dilanjutkan ke pembahasan APBD 2021 dan kita ingatkan juga kepada eksekutif untuk APBD 2021 mendatang agar segera disampaikan,"pungkasnya.

Sebelumnya, susunan APBD TA 2020 yang disahkan beberapa waktu lalu, pendapatan daerah Rp3,524 triliun lebih, terdiri dari PAD Rp405 miliar, dana perimbangan Rp2,771 triliun lebih, pendapatan lain yang sah Rp351 miliar lebih.

Sedangkan belanja daerah APBD TA 2020 Rp3,820 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung Rp1,482 triliun lebih, belanja langsung Rp2,337 triliun lebih. Defisit Rp296,2 miliar ditutup dengan pembiayaan daerah Rp296,2 miliar lebih.