Dikatakannya. Dalam hal ini kepentingan KAMI adalah meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan dan 
mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (pilkada).

KAMI juga mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK. 
Kepentingan lainnya, KAMI mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.

Tak hanya itu. KAMI juga mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP, bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," sambungnya.