RIAU24.COM -  Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin, membalas pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Hal itu terkait dengan pernyataan Moeldoko yang mengingatkan KAMI. Jangan sampai mengganggu stabilitas politik di Tanah Air.  

Menurut Din Syamsuddin, tak perlu melempar 'ancaman' karena KAMI bukan kumpulan orang pengecut.

"KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar 'ancaman' kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman," kata Din dalam keterangannya, Jumat 2 Oktober 2020. 

"Bagi KAMI, semakin mendapat tantangan dan ancaman, akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan. KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepada-Nya," tambahnya,  dilansir detik.  

Sebelumnya, Moeldoko menyoroti KAMI sebagai kelompok sekumpulan kepentingan. Moeldoko mempersilakan kelompok tersebut berpendapat asalkan tidak mengganggu stabilitas politik. 

Menanggapi hal tersebut, Din Syamsuddin menjelaskan, KAMi memang memiliki sejumlah kepentingan.

Dikatakannya. Dalam hal ini kepentingan KAMI adalah meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan dan 

mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (pilkada).

KAMI juga mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK. 
Kepentingan lainnya, KAMI mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.

Tak hanya itu. KAMI juga mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP, bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," sambungnya.

Lebih lanjut, Din meminta agar pihak Istana tidak mudah membuat tuduhan kepada KAMI. Din mempertanyakan apakah kelompok yang dia pimpin dinilai memecah belah masyarakat.

"Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, antikritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?" ungkapnya.

Din juga mempertanyakan apakah kelompok KAMI dinilai keluar batas. Din juga membandingkan antara kelompok KAMI dengan kebijakan pemerintah yang dinilainya menumpuk utang.

Sebelumnya,  Moeldoko yang menanggapi hadirnya KAMI melontarkan sejumlah pernyataan. 

"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," lontar Moeldoko, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10).

Moeldoko menyatakan kehadiran suatu gerakan tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Yang terpenting, kata Moeldoko, KAMI harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tidak boleh mengganggu stabilitas politik.

"Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegas Moeldoko ketika itu.  ***