RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyebutkan jika polemik dan kegaduhan lebih banyak muncul dari argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan dia menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tidak berpolemik dan membuat kegaduhan di saat kondisi seperti sekarang.

Dilansir dari rmol.id, dia mengatakan, polemik dan kegaduhan tersebut sebenarnya berasal dari pemerintahan Jokowi sendiri.

"Polemik dan kegaduhan jauh lebih banyak muncul karena argumentasi dari pemerintah, terutama pusat yang seringkali kontra dengan kondisi," kata Dedi Kurnia Syah, Senin, 5 Oktober 2020.

Sehingga, Dedi menyarankan agar Presiden Jokowi melihat kenyataan dan memahami bahwa pemerintah pusat yang kerap kali membuat kegaduhan dengan kebijakan maupun pernyataan yang disampaikan kepada publik.

"Presiden semestinya memahami itu," lanjutnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengklaim Indonesia telah mampu mengatasi persoalan pandemi Covid-19 selama tujuh bulan meski belum sempurna.

"Bisa kita perbaiki bersama-sama. Mengatasi pandemi ini memang sulit, memerlukan kerja keras bersama dan saya yakin kita akan dapat melakukannya," kata Jokowi seperti video yang diunggah aku YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10) malam.

Jokowi meminta agar tidak ada yang melakukan polemik hingga berujung kegaduhan di tengah kondisi Indonesia saat ini.

"Yang penting, dalam situasi ini, jangan ada yang berpolemik, dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan," ujar Jokowi.