RIAU24.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding demo buruh yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja ada yang menunggangi.

Dia mengatakan, pemerintah tahu yang menunggangi berasal dari kaum elite dan intelektual. Tapi, ia tak mau merinci siapa pihak yang dituduhnya itu.

"Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo," kata dia dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis 8 Oktober 2020.

Ia hanya bilang aktor di balik demo buruh sudah pasti berasal dari kaum elite dan intelektual. Pasalnya, ia mengklaim empat federasi pekerja atau buruh besar sudah mendukung Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ada empat federasi buruh yang mendukung undang-undang ini, empat federasi buruh ini besar dan menjadi basis daripada (pembahas di kluster) ketenagakerjaan," jelasnya.

Karena itulah, ia yakin aktor di balik layar demo mempunyai kepentingan dan tujuan lain dari aksi itu.

"Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ego sektoral yang cukup besar karena tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka ada di balik layar," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Airlangga mengatakan memiliki bukti soal keterlibatan itu. Bukti soal persiapan demo yang sudah dilakukan sejak jauh hari sebelum pengesahan RUU Ciptaker dilakukan oleh badan legislatif.

Sebelumnya, pengesahan RUU Ciptaker rencananya dilakukan di Rapat Paripurna yang digelar pada hari ini, namun akhirnya dimajukan menjadi Senin kemarin.

"Sebelum UU diketok, demo sudah digerakkan tanpa melihat isi uu. Sebagian daripada pendemo memang ditugaskan untuk demo, jadi bukan persoalan isinya apa. Ini gerakan mobilisasi sebelum UU diketok dan jadwalnya sudah dibuat," jelasnya.

Selain itu, Airlangga menyebut para aktor yang menggerakkan demo merupakan kalangan yang tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan. Salah satunya, terhadap peningkatan jumlah kasus virus corona atau covid-19.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap gerakan demo yang berpotensi memberi dampak peningkatan jumlah kasus covid-19. Tindakan tegas akan dilakukan dengan melibatkan jajaran Kepolisian.

Sebab, peningkatan kasus bukan hanya membayangi pendemo, namun juga masyarakat secara luas. Apalagi, demo dilakukan di tengah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri tetapi kepada masyarakat sekitar apabila jumlah mereka yang terpapar covid-19 meningkat,yang tentunya akan berakibat juga kepada pemulihan ekonomi," terangnya.

Sementara, ia tidak menjelaskan lebih lanjut tindakan kepada aktor di balik demo. Namun, ia berharap dukungan dari tujuh fraksi politik di DPR bisa membantu pemerintah untuk melanjutkan penerapan uu ke depan.

"Tentu kami berharap bahwa tujuh fraksi di DPR itu juga merepresentasikan rakyat, kemudian konkretnya lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan," tutur Airlangga.