Bahkan, demokrasi semakin memburuk ketika rakyat menolak omnibus law UU Cipta Kerja yang dianggap hanya menguntungkan para oligarki ekonomi.

Presiden, ungkap Ubedilah, justru makin cuek. Padahal yang menolak datang dari organisasi terbesar seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, buruh, akademisi, aktivis lingkungan, aktivis HAM, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, kelompok oposisi KAMI, mahasiswa, dan rakyat banyak.

"(Tapi) Presiden tetap cuek dan tidak mau mengeluarkan Perppu padahal Perppu adalah opsi penting ketika situasi genting menemui jalan buntu. Lagi-lagi Presiden cuek dan meninggalkan demonstran yang ditembaki aparat. Silakan rakyat menilai apakah ini bukan penghianatan pada kepentingan rakyat banyak dan lebih mengutamakan kepentingan oligarki ekonomi?" tegasnya.

Terakhir, Ubedilah menyoroti pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja akan menarik investor asing.

"Presiden pura-pura tidak tahu bahwa riset World Economic Forum (2019) menemukan angka tertinggi investor asing tidak mau investasi di Indonesia, itu karena tingginya praktik korupsi. Mestinya yang dikuatkan adalah KPK-nya. Ini KPK-nya dilemahkan bahkan terkesan melindungi pelaku suap korupsi Komisioner KPU. Dunia bisnis butuh kepastian pemberantasan korupsi tetapi justru diberi UU Omnibus law yang ditolak rakyat, mementingkan oligarki, merusak lingkungan, dan merugikan masa depan buruh dan generasi milenial," papar Ubedilah.

"Terlalu banyak data untuk menunjukan betapa pemerintah dalam satu tahun ini telah mengkhianati rakyat," pungkasnya.