"Setahun yang lalu setelah terpilih jadi Presiden tindakan represif juga terjadi saat demonstrasi menolak pelemahan KPK dengan tagar #reformasidikorupsi. Bahkan penembakan terhadap mahasiswa terjadi di Kendari hingga peluru yang berasal dari uang rakyat tersebut telah membunuh mahasiswa, membunuh rakyatnya sendiri, dan Presiden diam," jelas Ubedilah.

"Menolak aspirasi rakyat banyak. Semua tokoh bangsa datang ke Istana meminta Presiden keluarkan Perpu tetapi Presiden tetap ngotot tidak mau mendengar aspirasi itu. Silakan pembaca menilai apakah ini bukan penghianatan pada rakyat banyak?" sambungnya.

Ubedilah juga menyinggung rilis indeks demokrasi di dunia yang dilakukan The Economist pada awal 2020 ini, yang menyebutkan bahwa kebebasan sipil di Indonesia mendapatkan angka 5,6 atau rapor merah.

"Saat ini mungkin indeks demokrasi kita akan makin terpuruk bisa sangat merah," katanya.

Sementara dari sisi kualitas demokrasi juga dianggap memburuk karena berkembangnya politik dinasti yang ironisnya dicontohkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

"Presiden merestui anak dan menantunya untuk menjadi calon walikota. Anak dan menantu menjadi calon walikota di saat ayahnya sedang berkuasa menjadi Presiden. Sesuatu yang tabu, tidak elok dari seorang Presiden, dipertontonkan di hadapan rakyat banyak. Silakan rakyat menilai langkah yang tidak pantas dan merusak demokrasi ini?" beber Ubedilah.