RIAU24.COM - JAKARTA - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin menyampaikan sebuah adagium dalam etika politik Islam soal gugurnya kewajiban rakyat kepada pemimpin.

Din mengutip adagium lama untuk merespons sikap pemerintah yang mengabaikan suara rakyat, mulai dari penundaan Pilkada 2020 hingga pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Ada adagium dalam etika politik Islam, tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin yang istilah arabnya bermaksiat kepada Allah, yang melanggar aspirasi rakyat," kata Din dalam webinar bertajuk Dampak Omnibus Law terhadap Otonomi Daerah dan Berbagai Aspek Lainnya, Kamis (22/10) kemarin melansir gelora.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga menyitir Sila keempat Pancasila. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang secara hikmah dan bijaksana mendengar suara rakyat.

Din mengkhawatirkan sikap pemerintah ini berdampak buruk. Sebab menurutnya, sejarah mencatat pemimpin yang bersikukuh terhadap pendapatnya sendiri tak akan berujung baik.

"Kalau ini terus-menerus terjadi, tidak ada titik temu, pemimpin merasa benar, merasa punya kuasa, terakhir sudah ada penilaian, baik pakar dalam dan luar negeri, masalah besar bangsa ini ada gejala pembangunan kediktatoran konstitusional," ucapnya.