Undang-undang - yang menuai protes besar di Indonesia karena kekhawatiran akan melemahnya hak-hak buruh - juga akan melindungi sektor perkebunan dari tanggung jawab di masa depan atas kerusakan lingkungan dan kebakaran di konsesi mereka, kata laporan itu.

“Perusahaan multinasional kelapa sawit dan pulp secara praktis telah menetapkan aturan dalam beberapa dekade terakhir. Tahun demi tahun mereka melanggar hukum dengan membiarkan hutan terbakar, namun mereka menghindari keadilan dan tidak dihukum, ”kata Kiki Taufik, kepala global kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

“Tindakan seperti 'Omnibus Law' pro-bisnis yang mengabaikan orang dan melihat alam sebagai sumber daya tak berdasar yang akan diekstraksi untuk keuntungan jangka pendek, hanya dapat mengakibatkan bencana bagi kesehatan manusia, hak asasi manusia, dan iklim,” tambahnya, mendesak presiden Indonesia, yang juga dikenal sebagai Jokowi, untuk mengakhiri "kegilaan ini" dan memveto undang-undang tersebut.

Indonesia, yang memiliki hutan terluas di luar Amazon dan Kongo, adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia dan setiap tahun kebakaran terkait dengan praktik tebang-dan-bakar yang digunakan untuk membuka area untuk budidaya kelapa sawit.

zxc2