RIAU24.COM - Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, kebebasan berpendapat masyarakat tidak bisa diancam dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tapi karena arogansi kekuasaan.

"Sebetulnya kebebasan itu tidak diancam undang-undang tapi diancam oleh arogansi kekuasaan. UU cuma alat," ujar Rocky dilansir dari rmol.id, Rabu, 4 November 2020.

Terkait dengan kebebasan, dia menyoroti soal kebiasaan masyarakat yang kerap membandingkan presiden saat ini dengan yang terdahulu. Ada hal yang tidak tepat saat masyarakat membandingkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan era Presiden Soeharto.

"Jelas saja Jokowi lebih bebas suasananya. Itu bukan perbandingan yang tepat. Habibie atau SBY itu baru perbandingan, masak Jokowi dibandingkan dengan Gajah Mada, ya enggak ada gunanya. Bandingkan dengan (pemerintahan) yang terdekat," jelasnya.

Dia pun mengaku sempat menjadi korban kebebasan berpendapat, yakni saat salah akun media sosialnya tiba-tiba menghilang meski sudah memiliki dua juta pengikut.

"UU ITE ini didesain untuk memantau dan mengintip transaksi keuangan, bukan transaksi pikiran. Ini yang terjadi hari ini. SBY membuat UU ini untuk menghasilkan transaksi yang masuk akal, sekarang Jokowi pakai ini untuk membuat pabrik borgol, itu bahayanya," tuturnya saat tampil di ILC TV One.