RIAU24.COM - JAKARTA - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang bakal dianugerahi Bintang Mahaputera sedang menjadi buah bibir publik.

Sebab, muncul isu pemerintah tengah berupaya membungkam suara kritis Gatot yang merupakan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidaytullah Jakarta, Adi Prayitno, wacana tersebut tidak tepat. Karena pemerintah justru kini tengah menunjukkan cara berpolitiknya kepada kubu oposisi.

"Pemerintah ingin menunjukkan bahwa dengan kelompok-kelompok yang kritis sekalipun, kalau memenuhi syarat ya tanda penghargaan itu akan diberikan," ujar Adi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/11).

Cara berpolitik yang dipertontonkan pemerintahan Presiden Joko Widodo diperiode kedua ini, bahkan dinilai Adi, terlihat sedang mengurangi jumlah musuh.

"Ini satu filosofi politik zero enemy. Ini level politik zero enemy, di mana sepertinya pemerintah diperiode kedua ini tidak ingin ada kesan dia itu punya jarak psikologis dengan kelompok-kelompok yang selama ini kritis," ungkapnya.

Karena itu, Direktur Parameter Politik ini berkesimpulan pemerintah sedang ingin meninggalkan warisan politik yang baik. Di mana, seorang pengkritik pun bisa mendapat penghargaan dari negara.

"Pemerintah ingin meninggalkan warisan yang bagus dengan kelompok-kelompok kritis, bahkan kepada yang suka nyinyir atau ngebully sekalipun kalau memang layak untuk mendapat penghargaan ya diberikan," tuturnya.

"Artinya ini bagus sebagai suatu rekonsiliasi politik. Jangan karena beda politik pengharagaan yang semestinya diberikan tidak diberikan," demikian Adi Prayitno.