RIAU24.COM -  Juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, memberikan tanggapan terkait sejumlah aksi yang dilakukan TNI belakangan ini. Yang terbaru, adalah penurunan baliho Habib Rizieq yang berada di markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Pihaknya menilai, aksi itu merupakan kebijakan politik negara.

Menurut Munarman, tugas TNI yang diatur dalam UU 34 Tahun 2004 ada dua, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. 

"Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya presiden. Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," terangnya, dalam keterangan tertulis yang dilansir detik, Jumat 20 November 2020 tadi malam.

Menurutnya, aksi pencopotan baliho, hingga pengerahan pasukan TNI ke markas FPI di Petamburan itu atas perintah Presiden. Aksi itu dilakukan diduga untuk menakut-nakuti FPI.

"Nah rakyat tentu tahu, copot baliho dan pengerahan pasukan ke Petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya, itu OMSP, di mana TNI menurut UU bergerak atas dasar keputusan politik negara. Dan rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden," ungkapnya lagi. 

"Artinya, kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan. Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho, dan nakut-nakutin FPI," lanjut Munarman.

Munarman juga menyayangkan aksi TNI itu. Sebab, terlalu mahal pembiayaan untuk pasukan TNI, jika hanya digunakan untuk menakut-nakuti rakyat.

"Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang gak tuntas tuntas sdh puluhan tahun," ujarnya.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan dia yang memerintahkan pasukan TNI untuk turun dalam penertiban baliho Habib Rizieq. 
"Itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujarnya di kawasan Monas.

Dudung menegaskan siapa pun yang memasang baliho harus mengikuti aturan yang ada. Tidak segan, Dudung pun mengancam akan membubarkan FPI. ***