RIAU24.COM -  Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benur, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan surat pengunduran diri yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar mengatakan, surat tersebut ditandatangani Edhy pada Kamis, 27 November kemarin. “Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy kemarin. Surat itu ditujukan kepada Presiden,” kata Antam dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat, 27 November 2018.

Setelah surat tersebut terkirim, pihaknya kini menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi. Sebab, hanya presiden yang berhak mengabulkan pemberhentian tersebut. Sembari menunggu keputusan tersebut, KKP kini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Lebih lanjut, kata Antam, situasi saat ini tidak akan berdampak pada pelayanan KKP. Sebab, semua aktivitas berjalan seperti biasa.

“Yang pasti pelayanan kepada masyarakat akan terus berjalan, tidak boleh lepas,” ujarnya.

Sebelumnya, selain menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka, KPK menetapkan lima orang penerima suap, yakni: Stafsus Menteri KKP Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Manajemen PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi (SWD); Staf istri Menteri KKP Ainul Faqih dan Amiril Mukminin (AM).