RIAU24.COM - BENGKALIS - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan perjanjian kerja sama dengan Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang transparan.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapenda dan Pengda PPAT berlangsung di salah hotel di kecamatan Mandau, Rabu (2/12) kemarin. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pemkab Bengkalis, Kepala Bapenda Supardi, dan Ketua Pengda PPAT Bengkalis, H. Hazmentori.

Supardi mengatakan, bahwa MoU tersebut menindaklanjuti rencana aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pengintegrasian host to host data pertanahan dengan pajak bumi bangunan pedesaan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB.

Sedangkan, untuk merealisasikan pengintegrasian bisa berjalan, Bapenda telah menyediakan aplikasi BPHTB berbasis dalam jaringan atau online yang telah dimulai sejak 2 April 2019 silam dengan menggunakan Aplikasi BPHTB NG. 

"Pada prosesnya demi meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat aplikasi BPHTB NG telah ditingkatkan oleh pihak vendor dengan aplikasi baru yakni Smartgove. Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan layanan akses secara online kepada rekan-rekan PPAT untuk 

melakukan transaksi BPHTB dan sekaligus membantu proses validasi menjadi lebih akurat sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,"ujar Supardi.