RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menanggapi tentang kemerosotan demokrasi di Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo.

Dilansir dari Rmol.id, Usman menyebutkan setidaknya ada beberapa hal tolak ukur kemerosotan demokrasi tersebut. Dia mencontohkan, dalam hal ruang kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, yang dipersoalkan melalui pidana maupun di luar proses hukum.

"Misalnya intimidasi terhadap akademisi, aktivis mahasiswa, aktivis HAM, aktivis perempuan juga sejumlah jurnalis," kata Usman Hamid dalam diskusi virtual Evaluasi Akhir Tahun Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara.

Kemudian, dia juga kembali memberikan contoh soal kebebasan berpendapat yang dikekang saat di Papua dilakukan dengan pemblokiran internet, lalu dengan penangkapan terhadap 35 aktivis politik.

Dalam skala nasional, lanjut Usman, Amnesty International mengungkap 51 video yang menunjukkan 43 insiden kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa pada demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu.

Secara satire, hanya satu yang disyukurinya pada tahun ini, yakni tetap berlangsung Pemilihan Kepala Daerah.

"Yang belum merosot berlangsungnya Pilkada. Indonesia masih bisa dibilang elektoral demokrasi," tutupnya.