Menu

Apresiasi Pencanangan BPS Bebas Korupsi, Sekda Yan Prana: Ini Program Penting Untuk Layanan Prima

Muhammad Iqbal 14 Jun 2020, 12:44
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid

RIAU24.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid menjadi saksi Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau di aula Kantor BPS Provinsi Riau

Yan Prana Jaya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung penuh terhadap pencanangan tersebut dan menyatakan bahwa pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan salah satu wujud komitmen nyata dalam melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

"Kami selaku pemerintah Provinsi Riau sangat mengapresiasi pencanangan zona integritas WBK dan WBBM, ini program penting sebagai bentuk pelayanan prima. Pelayanan publik perlu jadi perhatian seluruh komponen penyelenggaraan," kata Yan Prana Jaya.

"Zona integritas adalah langkah awal dan merupakan bagian dari reformasi birokrasi melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, efisien dan pelayanan prima," lanjut dia.

Pada kesempatan ini, Sekda Provinsi Riau juga menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan upaya meningkatkan kinerja, tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi  akan tetapi sudah menjadi keharusan utama.

"Yang harus kita ingat adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk bekerja bagi rakyat dan itu yang paling utama, kita harus mewujudkan komitmen dan keinginan yang kuat untuk mengembalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum," katanya

Ia juga mengharapkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BPS menjadi penyemangat bagi aparatur di BPS untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan objektif. (Advetorial)