"Kekejaman OPM juga sering kita lihat saat mereka menembaki heli milik TNI yang sedang mengevakuasi prajurit dan membawa logistik ke daerah pedalaman Papua. Lalu ada juga peristiwa pembacokan pada tukang ojek di Kabupaten Intan Jaya," tambahnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah berupaya menghadirkan negara secara nyata di Papua yang diimplementasikan dengan pendekatan kesejahteraan melalui pemberian dana Otsus  dan berbagai pembangunan infrastruktur.

Namun tindakan OPM malah berseberangan dengan sikap pemerintah yaitu dengan menunjukkan perlawanan untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka apabila Papua sejahtera.

Dalam penilaiannya, selain menggunakan pendekatan kesejahteraan juga perlu dibarengi dengan pendekatan militer untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Papua.

Salah satu caranya adalah dengan memasukkan OPM sebagai organisasi teroris di  PBB.

Jika PBB memutuskan OPM sebagai organisasi teroris, ada konsekuensi yang sekiranya bakal menguntungkan NKRI. Salah satunya, PBB tidak bisa mengintervensi kebijakan dan langkah yang ditempuh pemerintah, terkait penanganan terhadap OPM.