RIAU24.COM -  Sebuah kelompok bantuan kemanusiaan terkemuka yang bekerja di Yaman sekali lagi meningkatkan kewaspadaan atas efek penunjukan "teroris" pemerintahan Trump atas pemberontak Houthi Yaman terhadap warga sipil di negara yang dilanda perang. Hanya beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meninggalkan jabatannya, pemerintahannya mengumumkan rencana untuk melabeli Houthi sebagai "organisasi teroris asing" - yang secara efektif melarang warga dan entitas AS berinteraksi secara finansial dengan kelompok tersebut.

Penetapan itu mulai berlaku pada hari Selasa, tepat ketika Departemen Keuangan AS merilis rincian pengecualian lisensi terbatas untuk pembatasan. Departemen tersebut mengatakan lisensi akan tersedia, antara lain, untuk mengesahkan “kegiatan resmi pemerintah AS dan organisasi internasional tertentu, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Palang Merah Internasional”. Dikatakan juga ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan alat kesehatan akan dibebaskan.

Tetapi Houthi mengontrol sebagian besar wilayah di Yaman - dan Joel Charny, direktur eksekutif Dewan Pengungsi Norwegia AS, mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Senin bahwa sistem perizinan "bukanlah obat mujarab".

“Kuncinya adalah dukungan material didefinisikan secara luas,” kata Charny. "Tidak ada lisensi ... yang memberikan perlindungan untuk semua jenis dukungan yang mungkin diberikan kepada organisasi yang mengontrol wilayah seperti yang dilakukan gerakan Ansar Allah [Houthi] di Yaman utara."

Selama berbulan-bulan, kelompok bantuan internasional yang memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada warga sipil yang terpukul parah oleh konflik yang menghancurkan di Yaman telah memperingatkan bahwa pekerjaan mereka dapat terganggu oleh penunjukan Houthi oleh AS - dan mendesak pemerintahan Trump untuk tidak melakukannya.

Namun Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada 10 Januari mengatakan tindakan itu bertujuan "untuk meminta pertanggungjawaban Ansarallah atas tindakan terorisnya, termasuk serangan lintas batas yang mengancam populasi sipil, infrastruktur, dan pengiriman komersial".