"Kami menantikan pertemuan damai Parlemen pada 1 Februari dan pemilihan presiden dan pembicara," katanya.

“[Kami] menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar.”

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan "keprihatinan besar" atas perkembangan Myanmar baru-baru ini, kata juru bicaranya Stephane Dujarric.

"Dia mendesak semua aktor untuk berhenti dari segala bentuk hasutan atau provokasi, menunjukkan kepemimpinan, dan untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil [pemilu]," kata Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Pemungutan suara pada November adalah pemilihan demokratis kedua yang dilihat Myanmar sejak keluar dari tirai kediktatoran militer selama 49 tahun.

Seperti yang diharapkan, Aung San Suu Kyi - tokoh yang sangat populer di Myanmar - dan partainya menyapu bersih pemungutan suara, memperbarui kontrak untuk pemerintahan mereka selama lima tahun lagi.