Tetapi militer menuduh ada 10 juta kasus penipuan pemilih di seluruh negeri - sebuah klaim yang mereka ingin selidiki dan menuntut dikeluarkannya daftar pemilih dari komisi pemilihan untuk diverifikasi.

Komisi tersebut merilis pernyataan pada hari Kamis membela diri, mengatakan bahwa pemungutan suara itu bebas, adil dan kredibel, dan memiliki "[mencerminkan] keinginan rakyat".

Sementara komisi juga membantah tuduhan penipuan pemilih, komisi mengakui "kekurangan" dalam daftar pemilih pada pemilihan sebelumnya, dan mengatakan saat ini sedang menyelidiki total 287 pengaduan.

Sebelumnya, kelompok hak asasi manusia telah mengkritik pemilu November karena mengecualikan minoritas Rohingya yang dianiaya, puluhan ribu di antaranya terpaksa berlindung di negara tetangga Bangladesh pada 2017.