"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," kata Menteri Luar Negeri Marise Payne dalam sebuah pernyataan.

NLD memenangkan pemilu November dengan telak, tetapi militer telah melakukan kampanye selama berbulan-bulan untuk mendiskreditkan hasilnya, meskipun tidak ada bukti kuat adanya kesalahan.

Mahkamah Agung saat ini sedang mempertimbangkan klaimnya, tetapi situasinya meningkat minggu lalu ketika Min Aung Hlaing mengancam akan menghapus konstitusi. Pada hari Sabtu, militer tampaknya mundur dengan mengatakan media telah mengambil komentar jenderal di luar konteks.

"Tatmadaw akan mempertahankan Konstitusi 2008 dan hanya bertindak dalam batas hukum yang ada," katanya.

“Rakyat Myanmar memiliki suara mereka dalam pemungutan suara November, dan sangat banyak mengirimkan pesan bahwa mereka menolak pemerintahan militer,” kata Charles Santiago, ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dan seorang anggota parlemen Malaysia. "Militer harus menghormati keinginan rakyat dan mengizinkan parlemen untuk melanjutkan."

Santiago mendesak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana Myanmar menjadi anggotanya, untuk "segera menggunakan semua kekuatan diplomatiknya untuk meredakan situasi dan memungkinkan demokrasi menang."