Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin sebagai tanggapan atas kudeta tersebut, kementerian luar negeri Bangladesh mengatakan: "Sebagai tetangga dekat dan ramah, kami ingin melihat perdamaian dan stabilitas di Myanmar."

“Kami gigih dalam mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan Myanmar dan telah bekerja dengan Myanmar untuk pemulangan Rohingya yang secara sukarela, aman dan berkelanjutan yang ditampung di Bangladesh,” katanya.

Pakar hubungan internasional mengatakan kudeta di Myanmar telah menghilangkan "kedok demokrasi" di negara itu, dan kemungkinan pemulangan Rohingya semakin berkurang.

“Anda tidak dapat memiliki demokrasi yang sebenarnya ketika 25 persen kursi secara otomatis dialokasikan untuk militer, yang juga mengontrol empat kementerian utama. Jadi, meskipun ada pemilihan, militer tidak pernah benar-benar menyerahkan kekuasaan, "Azeem Ibrahim, penulis buku, The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide, mengatakan kepada Al Jazeera.

Ibrahim mengatakan pemerintah, yang menolak hak jutaan warganya sendiri untuk memilih "tidak pernah menjadi demokrasi yang tepat".

Dia mengatakan dia khawatir militer Myanmar sekarang akan "melakukan apa yang diinginkan" dan mendesak masyarakat internasional untuk "menarik garis merah dengan hukuman berat jika militer berusaha untuk meningkatkan sasarannya terhadap kelompok minoritas".