RIAU24.COM -  Lebih dari satu abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1870, amandemen ke-15 konstitusi Amerika Serikat (AS) berlangsung pada 3 Februari. Diketahui, amandemen tersebut telah membawa makna penting bagi orang kulit hitam, karena menjadi tonggak baru dalam terkikisnya perilaku rasis di AS.

Meskipun akhirnya warga AS keturunan Afrika mendapatkan hak pilih, praktik diskriminatif belum sepenuhnya hilang dari wajah Negeri Paman Sam, karena hak untuk memilih orang kulit hitam tidak berlaku di AS bagian selatan. Namun tindakan diskriminatif ini baru hilang setelah UU Hak Pilih 1965 disahkan.

Bahkan, setelah Perang Saudara Amerika dan penghapusan perbudakan, Kongres AS yang didominasi Republik meloloskan Undang-Undang Rekonstruksi Pertama atas veto Presiden Andrew Johnson. Pada akhir tahun 1870, semua bekas negara Konfederasi telah diterima kembali ke dalam Persatuan. Itu sebagian besar dikendalikan oleh Partai Republik berkat dukungan dari pemilih kulit hitam.

Peraturan tersebut membagi Selatan menjadi lima distrik militer. Selain itu, peraturan tersebut juga menguraikan bahwa akan dibentuk pemerintahan baru berdasarkan hak pilih universal.

Seperti dilansir dari History, dengan diadopsinya Amandemen ke-15 pada tahun 1870, komunitas Afrika-Amerika yang dimobilisasi secara politik bergabung dengan sekutu kulit putih di negara-negara bagian Selatan memilih Partai Republik untuk berkuasa. Ini membawa perubahan radikal di seluruh Selatan.

Pada tahun 1870, Hiram Rhodes Revels, seorang Republikan dari Natchez, Mississippi, menjadi orang Afrika-Amerika pertama yang duduk di Kongres AS sebagai senat. Meskipun Republikan kulit hitam tidak pernah memegang posisi politik yang sebanding dengan mayoritas elektoral, Revels dan orang kulit hitam lainnya berhasil bertugas di Kongres selama era Rekonstruksi. Pada akhir 1870-an, Partai Republik di selatan AS menghilang dengan berakhirnya era Rekonstruksi. Pemerintah negara bagian selatan membatalkan Amandemen ke-14 dan Amandemen ke-15, menjamin hak istimewa bagi orang Afrika-Amerika. Ini mencabut hak orang kulit hitam Selatan untuk memilih.

Dalam dekade berikutnya, perlakuan diskriminatif menjadi lebih intens. Berbagai praktik diskriminatif termasuk pajak surat suara dan tes melek huruf digunakan untuk mencegah orang Afrika-Amerika menggunakan hak mereka untuk memilih.

The Right to Vote Act 1965 yang ditandatangani oleh Presiden Lyndon B. Johnson pada 6 Agustus 1965 bertujuan untuk mengatasi semua hambatan hukum di tingkat negara bagian dan lokal. Undang-undang tersebut membantu orang Afrika-Amerika yang tidak dapat memilih meskipun ada Amandemen ke-15. Undang-undang melarang penggunaan tes melek huruf, yang memberikan pengawasan federal atas pendaftaran pemilih di daerah di mana kurang dari 50 persen populasi non-kulit putih belum terdaftar untuk memilih. Undang-undang memberi wewenang kepada jaksa agung AS untuk menyelidiki penggunaan pajak surat suara dalam pemilihan negara bagian dan lokal.

Pada tahun 1964, Amandemen ke-24 membuat pajak pemilu ilegal dalam pemilihan federal; pajak pemungutan suara dalam pemilihan negara bagian juga dilarang pada tahun 1966 oleh Mahkamah Agung AS.

Setelah pengesahan Undang-Undang Hak Memilih, penegakan hukum negara bagian dan lokal lemah dan sering diabaikan, terutama di Selatan dan di daerah-daerah di mana proporsi tinggi penduduk kulit hitam dan suara mereka mengancam status quo politik. Undang-Undang Hak Memilih 1965 memberi para pemilih Afrika-Amerika sarana hukum untuk menantang pembatasan yang jauh lebih baik pada pemilihan dan partisipasi pemilih.