RIAU24.COM -  Pemerintah Belanda meminta maaf kepada anak-anak adopsi dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pasalnya, proses adopsi itu ternyata sarat dengan manipulasi dan pelanggaran hukum. Belanda juga memutuskan akan menangguhkan sementara proses adopsi anak dari luar negeri.

Hasil investigasi selama dua tahun yang dilakukan komite khusus bentukan pemerintah Belanda dan dirilis Senin (08/02) menemukan adanya "pelanggaran serius" dalam proses adopsi anak-anak dari Indonesia, Bangladesh, Brasil, Kolombia, dan Sri Lanka selama 30 tahun pada periode 1967 hingga 1997.

Pelanggaran serius itu antara lain: penculikan dan perdagangan anak, pemalsuan dan pencurian dokumen, serta adopsi dengan alasan palsu.

"Pemerintah Belanda telah gagal bertindak selama bertahun-tahun dengan mengabaikan pelanggaran dalam adopsi antar negara dan tidak melakukan intervensi," ujar Menteri Perlindungan Hukum Belanda, Sander Dekker, dalam konferensi pers, Senin (08/02).

Dalam proses investigasi, komite yang diketuai oleh mantan pejabat Belanda, Tjibbe Joustra, meyakini bahwa sistem adopsi yang buruk masih terjadi hingga kini, sehingga mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan adopsi anak untuk sementara waktu sampai sistem proses adopsi diperbaiki.

"Kesimpulan umum kami adalah bahwa pemerintah menutup mata. Terlalu sering, mereka mengira semuanya akan beres sendiri. Mereka tidak cukup aktif. Itu mengalami perbaikan selama bertahun-tahun terakhir, tetapi demikian kesimpulan keseluruhan kami," kata Joustra.