Pada bulan Januari, panel ahli yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Sri Lanka mengatakan bahwa menguburkan mereka yang telah meninggal karena COVID-19 diizinkan, sejalan dengan tindakan pencegahan untuk mengurangi pandemi. Pelapor khusus PBB, pada bagian mereka, telah dua kali meminta pemerintah Sri Lanka untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kremasi wajib dalam surat yang dikirim ke pihak berwenang pada Januari tahun ini dan April lalu.

Dalam catatan terbaru mereka, para ahli PBB mengatakan praktik tersebut bertentangan dengan keyakinan Muslim dan komunitas minoritas lainnya di Sri Lanka, dan dapat "menimbulkan prasangka, intoleransi dan kekerasan yang ada".

WHO mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kremasi mencegah penyebaran virus corona. “Meskipun kita harus waspada terhadap tantangan kesehatan masyarakat yang serius yang ditimbulkan oleh pandemi, langkah-langkah COVID-19 harus menghormati dan melindungi martabat orang yang meninggal, tradisi atau kepercayaan budaya dan agama mereka, dan seluruh keluarga mereka,” kata para ahli PBB.

Kritik terhadap Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa menuduh pemerintahnya menggunakan pandemi untuk meminggirkan Muslim, yang merupakan sekitar 10 persen dari 21 juta penduduk Sri Lanka. Lebih dari 70.000 infeksi COVID-19 telah tercatat di Sri Lanka sejak pandemi meletus, dan 365 orang telah meninggal setelah tertular virus, menurut data yang dikumpulkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins.