“Kami berharap laporan opsi penguburan lokal oleh komite utama yang dirujuk oleh Menteri Kesehatan segera tersedia dan pihak berwenang akan berhenti mengupayakan solusi penguburan di negara asing.”

Amnesty International juga meminta pihak berwenang untuk "menghormati hak agama minoritas untuk melaksanakan ritus terakhir" menurut tradisi mereka sendiri. Selain itu, PBB mengatakan, menjalankan kebijakan kremasi paksa hanya akan menghalangi orang untuk mencari perawatan kesehatan karena “ketakutan akan diskriminasi”.

"Kami sama-sama prihatin bahwa kebijakan semacam itu menghalangi orang miskin dan paling rentan untuk mengakses layanan kesehatan publik karena takut akan diskriminasi," para ahli memperingatkan.

Beberapa protes dilaporkan di timur laut Sri Lanka bulan lalu terhadap kremasi paksa, dengan banyak pita putih diikatkan ke gerbang krematorium sebagai tanda kemarahan.

Banyak lainnya memprotes secara online, mengklaim bahwa Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa menggunakan pandemi untuk meminggirkan minoritas Sri Lanka, terutama Muslim.

Muslim, yang merupakan 10 persen dari 21 juta penduduk Sri Lanka, memiliki hubungan yang tegang dengan mayoritas penganut Buddha Sinhala, memburuk pada tahun-tahun setelah berakhirnya perang saudara pada tahun 2009 di mana kelompok-kelompok Buddha garis keras disalahkan atas beberapa serangan terhadap Muslim. bisnis dan tempat ibadah.