Myanmar Bersiap Menghadapi Demonstrasi Besar-Besaran, Pemerintah Indonesia Meningkatkan Diplomasi
Kelompok itu menuntut pejabat asing bertemu Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk oleh legislator yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pada hari Selasa Retno berada di Thailand. Negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) pada hari Selasa mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta menyusul kematian dua pengunjuk rasa selama akhir pekan.
"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata menteri luar negeri kelompok itu dalam pernyataan bersama.
Tentara menahan Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai, serta anggota komisi pemilihan. Itu juga telah memberlakukan pemadaman internet setiap malam selama 10 hari terakhir. Panglima militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dalam pertemuan dengan dewan yang berkuasa pada hari Senin, fokus pada ekonomi, menyerukan pemotongan belanja negara dan impor. “Dewan perlu mengerahkan energinya untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang sedang sakit. Tindakan pemulihan ekonomi harus diambil, ”media pemerintah mengutipnya.
Min Aung Hlaing tidak mengaitkan protes secara langsung dengan masalah ekonomi tetapi mengatakan polisi menggunakan kekuatan minimal, seperti peluru berlapis karet, untuk menangani demonstrasi harian, kata media pemerintah. Pasukan keamanan sejauh ini menunjukkan lebih banyak pengekangan daripada selama protes sebelumnya. Pada tahun 1988 dan 2007, orang-orang yang mendorong demokrasi dihadapkan pada kekerasan brutal.
Meski begitu, tiga pengunjuk rasa telah ditembak dan dibunuh kali ini. Militer mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya selama protes. Militer menuduh pengunjuk rasa memprovokasi kekerasan, tetapi Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan jutaan orang yang melakukan unjuk rasa pada hari Senin menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi ancaman militer.
