Menteri Eropa telah menyetujui sanksi terhadap militer Myanmar atas kudeta tersebut dan telah memutuskan untuk menahan beberapa bantuan pembangunan. Sanksi tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang dan akan berlaku setelah pemberitahuan resmi diterbitkan oleh UE. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengutuk apa yang dia gambarkan sebagai "kekerasan mengerikan pasukan keamanan Burma terhadap orang-orang Burma", menggunakan nama lama negara itu.

Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru pada hari Senin terhadap dua jenderal lagi yang terlibat dalam kudeta militer 1 Februari di Myanmar, setelah pengunjuk rasa tewas dalam tindakan keras terhadap demonstrasi akhir pekan lalu.

"Kami berdiri teguh dengan orang-orang yang berani di Burma & mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," tulis Blinken di Twitter pada Minggu sore.

Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan "kekerasan harus dihentikan dan demokrasi harus dipulihkan", sementara juga mencatat Inggris telah menjatuhkan sanksi pada para pemimpin kudeta.

"Bekerja sama dengan AS dan Kanada, Inggris telah mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi hak asasi manusia terhadap sembilan perwira militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi, atas peran mereka dalam kudeta," kata juru bicara itu.

Turki juga mengutuk keras apa yang disebutnya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh tentara Myanmar. "Kami mengamati dengan keprihatinan mendalam bahwa stabilitas di Myanmar memburuk setelah kudeta," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan. "Kami menyerukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemulihan demokrasi tanpa penundaan untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di negara dan segera penghentian kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai," tambahnya.