Dalam hal ini, tambah Adib, peran pemerintah sangatlah penting. Pemerintah harus jelas bersikap. Apakah ingin menjadi penyumbang rusaknya demokrasi atau sebaliknya menyelamatkan marwah demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah harus jernih, dalam melihat sebuah aturan dengan ujung menjaga marwah demokrasi yang sesuai faktanya. 

"Ketika pemerintah menyetujui legalitas yang tak sesuai aturan dan moral, saya kira pemerintah secara tak langsung ikut merusak demokrasi. Begitu sebaliknya," pungkasnya.  ***