RIAU24.COM -  Kisah tentang Kongres Luar Biasa (KLB) terhadap Partai Demokrat,  mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Menurutnya, ada invisible hand (tangan tak terlihat) yang diduga kuat dilakukan sekelompok oknum mafia politik.

Tidak hanya di Partai Demokrat, kondisi serupa juga terjadi dalam hal pencopotan Ketua Umum DPP KNPI. 

Menurut Adib, cara kerjanya mirip dengan mafia tanah.  

"Kapan dia suka, dicaplok. Selesai," ujarnya, dilansir rmol, Senin 8 Maret 2021. 

Adib mengaku khawatir dengan tindak tanduk mafia politik tersebut. Sebab aksi seperti itu   bisa mengancam bahkan merusak kehidupan demokrasi di Tanah Air.

"Karena begini, bagaimana bisa sebuah organisasi partai dan kepemudaan dengan AD/ART yang jelas, seolah-olah dengan begitu mudah dan gampangnya bisa "dioperasi". Nah yang terjadi di Demokrat dan KNPI ini bisa merusak demokrasi," tegasnya. 

Dalam hal ini, tambah Adib, peran pemerintah sangatlah penting. Pemerintah harus jelas bersikap. Apakah ingin menjadi penyumbang rusaknya demokrasi atau sebaliknya menyelamatkan marwah demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah harus jernih, dalam melihat sebuah aturan dengan ujung menjaga marwah demokrasi yang sesuai faktanya. 

"Ketika pemerintah menyetujui legalitas yang tak sesuai aturan dan moral, saya kira pemerintah secara tak langsung ikut merusak demokrasi. Begitu sebaliknya," pungkasnya.  ***