RIAU24.COM -  Pengamat politik, Satyo Purwanto menilai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah dijebak oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan Partai Demokrat  yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang.

KLB ini telah membuat nama baik Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Istana tercoreng. Pasalnya KLB yang menobatkan Moeldoko sebagai ketua umum partai itu lemah secara legalitas. AD/ART 2005 yang dijadikan acuan juga tidak sesuai dengan yang terakhir diserahkan ke pemerintah, yaitu AD/ART 2020.

"Ternyata legal standing pelaksanaan 'KLB' itu lemah dan pesertanya yang diklaim representasi berasal dari mayoritas DPC dan DPD juga diduga 'bodong'," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, seperti dilansir RMOL, Minggu (14/3).

Atas alasan tersebut, Satyo Purwanto menyarankan kepada Moeldoko untuk segera sadar bahwa dirinya sedang “ditipu”. Sementara buntut dari “tipuan” sekelompok orang tersebut, kata Satyo, nama Moeldoko kini mendapat citra yang negatif dari publik.

Citra negatif pun akan merembet ke Presiden Joko Widodo jika tidak segera ada langkah brilian dari mantan panglima TNI tersebut.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh Moeldoko adalah dengan membuat laporan ke polisi bahwa dirinya sudah “ditipu”. 

  zxc2

"Moeldoko kalau merasa tertipu silakan laporkan ke polisi para inisiator KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat," tutupnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo disarankan hati menyikapi persoalan internal Demokrat yang dicaplok orang dekatnya Moeldoko.

Menurut Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy, sebagai kepala negara Jokowi harus berdiri di atas semua golongan. Ia menyarankan Jokowi tetap menahan diri meski banyak kalangan mendorong untuk menyampaikan pernyataan politiknya.

"Saya melihat bahwa mendorong Jokowi dalam persoalan dualisme Demokrat sama dengan menjebak Jokowi.  Dengan demikian Jokowi dianggap mengintervensi urusan Partai Demokrat," demikian kata Wempy.

Lebih lanjut, kejelian mencermati dinamika kisruh di Partai Demokrat akan mempertaruhkan wibawanya sebagai kepala negara. "Wibawa seorang kepala negara tidak boleh dipertaruhkan dalam urusan internal parpol. Parpol mempunyai mekanisme sendiri dalam menyelesaikan konflik," demikian kata Wempy.****