RIAU24.COM -  Para wakil rakyat Indonesia yang berada di DPR hingga saat ini belum memberikan pernyataan secara resmi terkait krisis yang terjadi di. Myanmar. Konflik politik di negara itu telah menyebabkan ratusan warga menjadi korban kebrutalan Junta Militer.

Publik pun bertanya, mengapa suara dan aksi tenggang rasa di kalangan wakil rakyat dari Indonesia tampak tak terdengar, padahal apa yang terjadi di Myanmar merupakan ancaman bagi ekistensi demokrasi, bahkan menurut palapor PBB, tindakan militer sudah mengarah ke kejahatan kemanusiaan?

"Kalau kenapanya saya tidak tahu. Kalau di dalam perbincangan di antara teman-teman anggota Komisi I, kepedulian mereka bagus, concern (keprihatinan) mereka besar. Cuma mungkin karena ini situasi pandemi, tidak ada bentuk-bentuk aksi yang sifatnya tampil ke permukaan barangkali," kata anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Lebih lanjut ia menandaskan para anggota Komisi I DPR, yang antara lain membidangi urusan luar negeri, tak diragukan lagi merasa prihatin dengan peristiwa di Myanmar.

"Paling tidak kita mendorong kepada menteri luar negeri untuk menjadikan Indonesia itu negara yang terus proaktif mendorong demokratisasi yang terjadi di ASEAN atau khusus di Myanmar, karena apa yang terjadi di sana akan berpengaruh kepada keseluruhan negara-negara ASEAN."

Lewat pernyataan tertulis, Irine Yusiana Roba, anggota lainnya di Komisi I DPR mengaku ia "terus mengupayakan tekanan kolektif", tanpa menjabarkan bentuk-bentuk tekanan yang dimaksud.