RIAU24.COM - Pasca ditolaknya hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko oleh Kemenkumham, pihak Moeldoko akan melakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah munculnya putusan pemerintah.

"Pertama, saya apresiasi bagus, agar tidak tampak pemerintah melakukan intervensi sebagaimana mereka punya tuduhan, bagus kan. Berarti pemerintah aman," ujar salah satu penggagas KLB PD, Hencky Luntungan, dilansir dari Detik.com, Rabu, 31 Maret 2021.

Hencky menjelaskan, pemerintah ketika konferensi pers siang tadi menggeser persoalan itu ke PTUN. Maka dari itu, lanjutnya, jika ke PTUN keputusan tersebut akhirnya merupakan keputusan negara.

"Kedua, pemerintah menggeser itu pada PTUN. Jadi kalau sudah pada PTUN, berarti sudah urusan negara. Jadi keputusan bukan di pemerintah, tapi keputusan negara. Nah, kalau sudah keputusan negara, siapa yang berani lawan lagi," lanjutnya.

Kemudian, dia juga memastikan pihaknya akan melakukan upaya lanjutan terkait kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Dia memastikan pihak kubu Moeldoko akan melanjutkan persoalan ini ke PTUN.

"Jadi langkah kita adalah PTUN, jadi ada gugatan PTUN, ada gugatan pengadilan penipuan serta kebohongan publik, (gugatan PTUN) itu akan dilakukan oleh teman-teman di DPP KLB. Nah itu (kapan) urusan mereka (DPP KLB). Bukan bisa dipastikan, sudah pasti (ke PTUN) ya," terang Hencky.