"Hal ini penting karna kami juga butuh informasi serta dorongan dalam tugas penegakan hukum di Riau," kata dia.

Ali Rahim menyatakan pihaknya akan menyampaikan tuntutan massa aksi BIDA-ROHUL kepada pimpinan Kejati Riau. "Apabila rekan-rekan dari BIDA-ROHUL mempunyai data pendukung yang lainnya, baiknya langsung diserahkan saja kepada kami guna mempermudah proses hukum," sebutnya.

Berikut isi tuntutan BIDA-ROHUL saat menggelar aksi di Kejati Riau:

1. Mendesak Kejati Riau ambil alih dugaan kasus pembangunan jembatan Batang Lubuh pada ruas Jalan Kota Tengah SP III Kepenuhan, Rokan Hulu pada anggaran tahun 2018, karna proses di Kejari Rokan Hulu seperti berjalan ditempat.

2. Mendesak Kejati Riau melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan tersangka dalam dugaan kasus pembangunan jembatan Batang Lubuh pada ruas Jalan Kota Tengah SP III Kepenuhan Rokan Hulu anggaran Tahun 2018, Karna dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Riau terjadi kekurangan pengerjaannya mencapai 13 persen, sedangkan pihak PUPR membayar 100 persen. Sehingga terjadi kelebihan bayar 1,3 milyar

3. Mendesak Kejati Riau Periksa kadis PUPR Rokan Hulu, Bapak Anton dan rekanan kontraktor PT KIL, karena kami menduga terjadi kongkalikong yang menyebabkan kerugian Negara pada proyek ini.