Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan militer "perlu merasakan kerugian yang terkait dengan tindakan mengerikannya" setelah mengabaikan kecaman sebelumnya. “Akankah Dewan berdalih tentang bahasa dalam pernyataan lain atau akankah kita bertindak untuk menyelamatkan nyawa rakyat Burma?” katanya, menggunakan nama lama Myanmar, Burma.

Estonia, anggota tidak tetap Dewan, menyerukan untuk mengerjakan resolusi yang akan mencakup sanksi dan embargo senjata. Dengan meningkatnya kekerasan dan pengungsi mengalir keluar dari perbatasan Myanmar, kekuatan regional juga meningkatkan upaya untuk menemukan resolusi.

Pertemuan puncak yang telah lama dipertimbangkan tentang Myanmar dari Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara akan berlangsung pada 20 April, Nathalie Broadhurst, wakil duta besar Prancis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan kepada Dewan Keamanan.

Para diplomat mengatakan bahwa pertemuan itu diharapkan dilakukan secara langsung di Jakarta, markas besar ASEAN, tetapi ada perpecahan di dalam blok 10 negara itu.

“Di satu sisi, ada Thailand, Laos dan Kamboja, yang berada dalam mode 'mundur, tidak ada yang bisa dilihat, ini masalah politik internal,'” kata seorang diplomat, sementara Singapura, Malaysia dan Indonesia terbuka untuk peran yang lebih aktif untuk ASEAN.

Upaya diplomatik lainnya menghadapi tentangan langsung dari pemerintah militer, yang menolak untuk mengizinkan utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang sedang melakukan tur ke negara-negara Asia.