RIAU24.COM -  Kebijakan pemerintahan Jokowi yang menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Seperti dituturkan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, pihaknya merasa khawatir jika nantinya hal itu berdampak terhadap aktivitas para ilmuwan di Tanah Air. Sebab, setelah dua kementerian itu digabung, pengembangan keilmuan dan riset-riset, bakal terancam bisa berjalan di tempat atau malah mundur. 

Lebih jauh dari itu, bisa saja para ilmuwan di Tanah Air bakal memilih 'hijrah' ke negara lain. Hal itu bukan disebabkan nasionalisme yang rendah, namun karena pemerintah terkesan abai dengan aktivitas mereka. 

"Ada orang sampai program yang dipindahkan dan ini bisa berdampak kepada kinerja. Menyedihkan karena pemerintah seakan sedang ‘tari poco-poco’ untuk bab riset dan teknologi," lontarnya, Senin 12  April 2021.

Dilansir viva, Mardani kemudian menuturkan, Indonesia mempunyai UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK). 

Beleid yang merupakan turunan dari pasal 31 ayat 5 UUD ini, mengamanatkan pemerintah agar menjamin setiap orang untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi serta turut memajukannya.

Saat pandemi Covid-19 melanda seluruh penjuru dunia, negara-negara maju secara berbondong-bondong menginvestasikan dana untuk riset agar menjadi yang terdepan dalam menangkap peluang-peluang besar. 

Khususnya lagi di bidang keilmuan menyangkut dengan Covid-19. Seperti pembuatan vaksin hingga obatnya, yang tentu saja membutuhkan riset dan anggaran. 

"Tapi ketika 2020 kemarin anggaran Kemenristek justru salah satu yang dipotong paling besar. Padahal sekitar 80 persen dana penelitian serta pengembangan kita berasal dari APBN, sedangkan 20 persen dari industri. Jauh berbeda dengan Singapura maupun Korea Selatan yang di mana 80-84 persen berasal dari industri," terangnya lagi. 

Tak hanya itu, Mardani juga meyakini, vaksin Merah Putih yang saat ini dikembangkan pemerintah, bisa lebih cepat terwujud jika ada dukungan dari negara, khususnya dalam hal anggaran. 

"Negara mesti memberikan kesempatan dan dukungan karena banyak ilmuwan-ilmuwan kita sampai anak muda luar biasa yang dapat dimaksimalkan," katanya.

Jika riset dan ilmu pengetahun seolah tidak diperhatikan, dia khawatir SDM yang unggul dan ada di dalamnya, akan memilih tempat lain. Mardani tak ingin jika ilmuwan Indonesia banyak memilih bekerja di luar Indonesia. 

"Jangan sampai ilmuwan Indonesia banyak ‘hijrah’ bukan karena nasionalisme rendah, namun karena abainya pemerintah. Alih-alih mengakomodasi mereka untuk meneliti, justru menghapus Kementerian Ristek ini," ujarnya.

Mardani mengaku pesimis, Kemendikbud bisa mengatasi masalah ristek setelah peleburan tersebut. Sebab, untuk persoalan pendidikan di level dasar menengah saja, saat ini sudah sangat berat. ***