RIAU24.COM -  Isu kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan semakin melebar. Hal ini dibeberkan langsung oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto.

Yurianto menyampaikannya dalam rapat bersama dengan Komisi IX DPR, dikutip dari cnnindonesia.com, Selasa, 25 Mei 2021.

Menurut Yurianto, kebocoran ini mencakup data kependudukan milik anggota TNI dan Polri.

"Pertama, risiko terhadap keamanan nasional, karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI, Polri, dan semuanya ada disana," sebutnya.

Sehingga, ini menurutnya mengancam keamanan nasional.

"Kalau memang benar data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan, maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," ujarnya.

Tak hanya itu, isu kebocoran data juga berdampak negatif pada reputasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran JKN sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Serta isu kebocoran data juga menyangkut risiko sistem internal pada BPJS Kesehatan.