Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu menyerukan "pembebasan yang aman, segera dan tanpa syarat" dari semua pejabat yang ditahan di Mali oleh unsur-unsur pasukan pertahanan dan keamanan.

Dewan beranggotakan 15 orang itu juga "mendesak elemen-elemen pasukan pertahanan dan keamanan untuk kembali ke barak mereka tanpa penundaan" dalam sebuah pernyataan yang disetujui oleh konsensus, kata para diplomat.

Pada hari Senin, PBB, Uni Afrika, ECOWAS, Uni Eropa dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang langka, menyerang penahanan dan menuntut pembebasan Ndaw dan Ouane. Ajudan Goita, Cisse, mengatakan dalam konferensi pers pada Rabu malam bahwa para pejabat akan dibebaskan dari penahanan secara bertahap karena pertimbangan keamanan.

Tetangga Mali dan kekuatan internasional khawatir krisis politik dapat semakin mengguncang negara yang telah digunakan oleh kelompok bersenjata yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) sebagai landasan peluncuran untuk serangan di seluruh wilayah.

Pada Selasa, Goita, yang memimpin kudeta Agustus terhadap Presiden Ibrahim Boubacar Keita, mengatakan presiden dan perdana menteri telah melanggar piagam transisi dengan tidak berkonsultasi dengannya tentang kabinet baru.

Goita berjanji bahwa pemilu yang direncanakan tahun depan pada akhir masa transisi akan tetap berjalan. Dia juga menuduh pemerintah salah menangani situasi di Mali, termasuk pemogokan minggu lalu oleh serikat utama. Serikat pekerja mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka akan menangguhkan pemogokan sehubungan dengan krisis politik.