RIAU24.COM -  Debat terbuka antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Direktur Kampanye dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono dibatalkan.

Pasalnya, hingga acara usai, Firli tidak menunjukkan hidungnya dan berdalih hal itu dilakukan untuk menghentikan polemik di ruang publik. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar debat terbuka antara Firli dan Giri yang dipandu oleh peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. Debat ini digelar di ruang pers Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan dan disiarkan langsung di YouTube Jakartanicus.

Acara ini rencananya akan membahas Penilaian Uji Wawasan Nasional (TWK) yang mengakibatkan penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak berhasil. “Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan menggelar debat terbuka berwawasan kebangsaan antara dua orang yang namanya disebut-sebut dalam sebulan terakhir, yakni antara Giri dan Firli,” kata Kurnia saat membuka debat, Jumat, 4 Juni.

Sebelum debat dimulai, kata Kurnia, surat undangan sudah resmi disampaikan ke KPK agar Firli bisa hadir. "Namun, kehadiran Pak Firli belum terlihat di ruangan ini," katanya.

Namun, setelah menunggu, Firli tidak muncul. Sehingga perdebatan tidak terjadi meski Giri Suprapdiono yang merupakan salah satu dari belasan pegawai difabel siap menjadi lawan bicaranya.

Mengapa terjadi perdebatan?

Tantangan debat terbuka ini awalnya dihadirkan oleh seorang netizen beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk menindaklanjuti polemik Tes Wawasan Nasional (TWK) yang semakin berlarut-larut.

"Bagaimana jika Firli vs Giri diadu debat satu lawan satu dan pamer rekam jejak Wawasan Kebangsaan di forum terbuka? @MataNajwa bisa memfasilitasi itu," dikutip dari akun Twitter @NephiLaxmus yang di-retweet mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, Minggu, 30 Mei.

Tweet ini ditanggapi Febri melalui akun Twitternya @febridiansyah. "Pak @girisuprapdiono sudah siap?"

Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Giri melalui akun Twitter-nya. Ia mengaku siap berdebat terbuka dengan Firli Bahuri tentang wawasan kebangsaan. Giri mengaku senang jika debat terbuka digelar. Mantan Direktur Gratifikasi KPK itu bahkan menantang, siapa pun yang kalah harus mundur dan mengundurkan diri.

"Dengan senang hati. Syaratnya, jika kalah, mundur dan turunkan posisi," ujarnya. "Tidak bisakah kamu melakukan itu?" tambah Giri.

Hal itu juga disampaikan Giri usai menghadiri debat terbuka yang tidak digelar. Dikatakannya, kehadirannya dalam debat ini semata-mata untuk menjelaskan TWK yang merupakan syarat pemindahan status pegawai KPK yang terkesan tertutup. Giri pun menegaskan bukan dirinya yang menantang Firli untuk berdebat secara terbuka melainkan atas permintaan netizen.

“Saya tidak tantang, jadi netizen malah bikin acara ini, perlu debat pak Firli sama saya, lalu saya jawab siap. Saya tanya bercanda di sana, kalau kalah siap mundur atau tidak. , itu saja," kata Giri kepada wartawan.

"Kalau saya, saya siap mengundurkan diri. Jadi dengan konsekuensi hari ini, kalau ada yang tidak siap mengundurkan diri, saya kira bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan," imbuhnya.

Giri mengatakan, proses TWK yang pada akhirnya mengakibatkan 75 pegawai tidak aktif, bahkan 51 pegawai diberhentikan, perlu diperjelas. Sebab, penonaktifan dan pemecatan dirinya dan puluhan pegawai KPK dinilai menunjukkan bahwa orang yang berani memberantas korupsi tidak dihargai.

Giri juga meminta masyarakat tidak meragukan sikap mereka. Mengingat, sejauh ini 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK telah mempraktekkan sikap kebangsaannya dengan cara memberantas korupsi.

"Jadi jangan ragukan kami, bukan wawasan. Kami telah mempraktekkan praktik kebangsaan kami. Kami mencintai negara ini dan tidak perlu diragukan lagi," katanya.

“Mohon doanya agar kami terus berjuang semaksimal mungkin, dengan segala hormat atas pemberhentian 75 pegawai ini,” tambah mantan Direktur Gratifikasi KPK itu.

Terkait ketidakhadiran Firli Bahuri dalam debat terbuka, Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri angkat bicara. Menurut dia, Firli hadir bukan untuk menghentikan polemik status pegawai KPK, khususnya terkait Tes Wawasan Nasional (TWK) di masyarakat.

"Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa memenuhi undangan karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait pengalihan status pegawai KPK ke ASN," kata Ali kepada wartawan. Ia juga menyayangkan debat publik dilakukan di ruang pers KPK tanpa izin terlebih dahulu. Mengingat, dalam surat undangan itu, usulan debat digelar di halaman gedung KPK yang merupakan area publik.

"KPK menyayangkan perdebatan itu dilakukan di ruang pers KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," katanya. Lebih lanjut, Ali berharap masyarakat dapat memberikan dukungan untuk menciptakan situasi kondusif pasca polemik TWK terjadi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lancar oleh KPK.

“Kami mengharapkan dukungan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi kelancaran tugas antikorupsi KPK,” kata Ali.