RIAU24.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya angkat bicara soal Penilaian Tes Wawasan Nasional (TWK) yang mengakibatkan penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak berhasil.

Dalam 'Dialog Menko Polhukam: Perkembangan Situasi Politik, Hukum, dan Keamanan yang Sebenarnya' yang disiarkan di YouTube Universitas Gadjah Mada, Mahfud mengatakan dirinya adalah salah satu pendukung KPK. Namun, saat ini dia tidak bisa berbuat banyak.

"Kalau ditanya saya selalu pro-KPK. Sejak awal," kata Mahfud seperti dikutip pada Senin, 7 Juni.

Ia kemudian mengatakan bahwa pelemahan KPK sudah sering terjadi, terutama melalui undang-undang dan ini dialami sendiri saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah berapa kali saya jadi Ketua MK, 12 kali (KPK, red) mau digulingkan demi hukum, saya tetap menang di KPK," katanya.

Meski begitu, Mahfud kini mengaku tak bisa berbuat banyak sebagai Menkopolhukam dan bagian pemerintah terkait polemik TWK. Pasalnya, keputusan penonaktifan dan pemecatan 51 dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus uji mutasi status pegawai bukan hanya keputusan pemerintah tetapi juga keputusan banyak pihak.

"Keputusan tentang KPK tidak hanya di pemerintah. Ada DPR, ada partai, ada masyarakat sipil yang rusak juga. Masyarakat sipil ini yang akan bubar," katanya.

Ia juga menyebut pegawai yang diberhentikan, termasuk penyidik ​​KPK Novel Baswedan, adalah orang-orang baik. Apalagi, dia memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Novel sejak menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Hanya saja mereka yang dianggap baik belum tentu mendapatkan penilaian yang sama dari orang lain. Bahkan, dia menyebut anggapan sejumlah pihak bahwa Novel Baswedan bersifat politis.

"Banyak orang yang menganggap novel Baswedan itu politis. Kalau ada anggota partai tertentu yang dibiarkan, ada laporan bahwa mereka ditembak oleh partai-partai itu, misalnya. Ada orang yang mengatakan itu," ujarnya menirukan suara masyarakat. mendengar.

Namun, dia menegaskan tetap mendukung KPK. Padahal, kata dia, tujuan dialognya saat itu adalah untuk mendengar masukan dari para akademisi mengenai langkah terbaik KPK ke depan. "Saya dukung KPK kuat. Tinggal bagaimana kita memperkuatnya," kata Mahfud.

“Kalau kita mau demokrasi begitu. Demokrasi sekarang ada elit oligarki, bawahnya liar. Elitnya oligarki, rakyatnya liar. Tidak ada al madinah al fadilah, negara yang sempurna,” pungkasnya.