Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bengkalis terhadap transparansi penggunaan dana hibah pemilu ini tentu saja harus diperjelas, sebab jika benar adanya dugaan penyelewengan dana hibah pemilu itu tentu saja hal tersebut sangat merugikan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

"Masyarakat Bengkalis tentu saja tidak menginginkan terjadinya kasus korupsi yang mencoreng marwah Melayu di Bengkalis ini. Tentunya penanganan dugaan korupsi KPU ini harus transparan setelah pemeriksaan terhadap dugaan penggunaan dana hibah. Sebab dana alokasi lebih kurang Rp50 M tersebut bukanlah angka yang kecil, kecacatan dalam proses pengelolaanya harus dapat diperjelas dan diketahui oleh semua masyarakat Bengkalis,"ucapnya.

Ungkap Asnawi, harus dipahami bahwa korupsi dikalangan KPU Bengkalis bukan barang baru direpublik ini. Jika melihat kasus dugaan korupsi terhadap KPU Bengkalis tentunya akan menemukan banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan pejabat di lembaga urusan pemilihan umum tersebut. 

"Masyarakat tentu saja mengapresiasi proses-proses hukum yang dilakukan unit Tipikor polres Bengkalis, saat melakukan penindakan terhadap pejabat KPU yang korupsi, disaat penanganan kasus korupsi sedang dipertanyakan dan sedang mengalami apa yang disebut dengan social distrust,"ujarnya.

"Kepada pihak yang terkait dalam penanganan kasus korupsi untuk terus melakukan kerja prosgressif sebagai bentuk amal sholeh terkait penanganan kasus-kasus korupsi dinegeri junjungan ini yang kerap dianggap menjadi epicentrum kasus korupsi di provinsi Riau,"pungkasnya.