Baru-baru ini, IMA dan organisasi lain mengadakan protes menuntut keamanan bagi mereka. RUU Personil Layanan Kesehatan dan Pendirian Klinik (Larangan Kekerasan dan Kerusakan Properti), 2019, yang berusaha menjatuhkan hukuman penjara hingga 10 tahun karena menyerang dokter yang bertugas dan profesional kesehatan lainnya, diberhentikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengatakan hukum khusus tidak layak karena kesehatan adalah subjek negara, kata IMA.

"Ada banyak undang-undang kesehatan pusat seperti Undang-Undang PCPNDT dan Undang-Undang Pendirian Klinik. Saat ini, 21 negara bagian memiliki undang-undang lokal, tetapi yang kita butuhkan adalah undang-undang pusat yang kuat untuk melindungi dokter dari kekerasan," kata badan dokter itu.