"Perlu diselidiki dasar penunjukan, bisa jadi klientelisme karena bagian dari kelompok. Ini bisa jadi pintu masuk untuk membenahi pola penunjukkan komisaris-komisaris BUMN khususnya," tulisnya.

Untuk diketahui, Emir ditunjuk menjadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda sejak Februari 2021.

Pupuk Iskandar tak lain adalah anak usaha dari Pupuk Indonesia, dengan kepemilikan 99 persen seperti yang tercantum di situs resmi perusahaan.

Sebelum menjabat, Emir Moeis terbukti korupsi dengan menerima suap US$423 ribu.

Uang teresebut ia dapatkan dari Alstom Power Incorporated (Amerika Serikat) agar konsorsium Alstom Inc., Marubeni Corporation (Jepang), dan PT Alstom Energy System (Indonesia) memenangkan proyek pembangunan 6 bagian Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1.000 megawatt di Tarahan.

Vonis terhadap Emir saat itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni empat tahun enam bulan penjara.