Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang turut hadir dalam konferensi tersebut juga menyerukan rekomendasi yang sama. Secara garis besar BNPB menyampaikan perumusan langkah-langkah untuk; 1) Penguatan tata kelola PRBBK; 2) Pemutakhiran praktek dan kemitraan PRBBK yang kuat dalam membangun model ketangguhan; 3) Peningkatan mutu kualitas PRBBK.

“KN PRBBK XIV 2021 yang dilakukan secara daring  yang pertama kali dilakukan di masa Pandemi COVID-19, seluruh pihak yang telah berpartisipasi menjadi bagian dari sejarah dalam pelemagaan PRBBK di Indonesia yang dimulai dari proses refleksi yang dilakukan di daerah untuk membawa hasilnya dalam deklarasi bersama yang melibatkan unsur Pentahelix (masyarakat, akademisi, dunia usaha, pemerintah dan media)” tegas Petrasa Wacana, Ketua Penyelenggara KN PRBBK XIV 2021 dalam penyampaian laporan kegiatan penyelenggaraan KN PRBBK XIV 2021.

“BNPB juga mengajak para pihak untuk mendukung dalam mewujudkan rekomendasi dari kertas posisi yang secara garis besar merumuskan langkah-langkah untuk Penguatan Tata Kelola Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Pemutakhiran Praktek dan Kemitraan PRBBK yang kuat dalam membangun model ketangguhan, Peningkatan mutu kualitas PRBBK agar terwujudnya kedaulatan, kebermanfaatan, kemandirian, keberlanjutan, dan penyebarluasan praktek-praktek PRBBK di Indonesia, khususnya wilayah yang berisiko tinggi terhadap ancaman bencana, termasuk ancaman perubahan iklim dan epidemi.”

Tegas pidato penutupan Kepala BNPB yang diwakilkan oleh Bapak Raditya Jati, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, dalam pidato penutupan KN-PRBBK IV secara daring.

KN-PRBBK XIV 2021 sendiri telah menetapkan empat tujuan strategis, yaitu pertama pendokumentasian pengetahuan dan praktik-praktik PRBBK di Indonesia. Kedua pmutakhiran pendekatan, pengetahuan dan praktik-praktik PRBBK di Indonesia.

Ketiga penguatan jejaring gerakan PRBBK di Indonesia. Keempat pengembangan PRBBK sebagai strategi percepatan penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional dan membangun ketangguhan masyarakat. Konferensi ini diikuti oleh perwakilan masyarakat, LSM, LSM Internasional, pemerintah, pihak swasta, serta akademisi. Lima unsur dalam masyarakat tersebut dikenal dengan konsep Pentahelix. (Rilis)